oleh

Ajukan Pemeriksaan Jiwa, Pasien Eks RSJ Dijadikan Terdakwa.

SEMARANG, FASTER.ID- Diduga masih ada gejala gangguan jiwa yang dialami terdakwa Dwi Ardhy Kurniawan (DAK), 25. Tim kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Semarang ajukan permohonan kepada majelis hakim pemeriksa agar terdakwa kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Dengan alasan sebelumnya pernah menjadi Pasien di RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.

Langkah itu dilakukan karena DAK dijadikan terdakwa atas perkara dugaan pencurian handphone dengan kekerasan terhadap korban yang masih dibawah umur. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum DAK, Suryono, Wilson Pompana, dan Tommi Sinaga, usai memeriksakan ke rumah sakit jiwa.

Jadi klien kami diduga melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan empat teman lainnya, tapi sampai saat ini pelaku lainnya masih berstatus DPO (daftar pencarian orang),”kata Tommi Sinaga, kepada wartawan, Rabu (8/4/2020).

Menurutnya langkah pemeriksaan kesehatan jiwa itu mengacu pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 77 tahun 2015. Ia mengaku senang karena majelis hakim Pengadilan Negeri Demak yang dipimpin Mujiono didampingi dua hakim anggota Roisul Ulum dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, mengabulkan permohonan yang diajukan dilengkapi dengan penetapan sidang.

Dari penetapan itu, penuntut umum sudah memeriksakan kesehatan jiwa, DAK di RSJS dr. Amino Gondohutomo. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah DAK memang bisa mengikuti persidangan dan memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum atau tidak,“ungkapnya.

Direktur LBH Mawar Saron, Suryono, menambahkan, dari hasil pemeriksaan kliennya telah disampaikan kepada mejelis hakim oleh penuntut umum dalam persidangan yang digelar secara daring, karena mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19. Dimana salah satu hasil kesimpulan yang dibacakan oleh penuntut umum adalah adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang dialami oleh terdakwa.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan digunakan oleh majelis hakim dalam proses hukum selanjutnya terhadap kasus klien kami ini. Tentunya kami menyambut baik dan mengapresiasi tindakan majelis hakim yang mempertimbangkan hak dari DAK karena sudah mengeluarkan penetapan sesuai ketentuan KUHAP sebagai hukum formil,“imbuhnya.

Dijelaskannya, mengacu pada ketentuan Pasal 44 KUHP, jelas menyebutkan, orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya, maka kepadanya tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian, pihaknya, berharap majelis hakim dalam putusannya dapat memerintahkan memasukkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Jadi bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini kami berikan secara cuma-cuma atau gratis,“sebutnya. (OAN/008).

Berita Terkini