oleh

Asimilasi Narapidana Butuh Sinergi Semua Pihak, Bukan Hanya Dibebankan Bapas

  • Oleh: Sriyana
    Pembimbing Kemasyarakatan Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Beberapa minggu yang lalu masyarakat sempat di hebohkan dengan adanya pengeluaran narapidana berupa pemberian asimilasi oleh pemerintah karena dampak dari wabah penyakit Covid-19, Pro dan Kontra mengiringi kebijakan Pemerintah dalam program tersebut baik berupa penolakan, kritik ataupun saran kepada Pemerintah. Kebijakan itu sendiri sebenarnya sedari awal di sadari akan memicu polemik di tengah masyarakat. Tidak saja karena jumlahnya yang mencapai ribuan, namun karena image masyarakat sendiri yang masih menganggap negatif dan merasa khawatir akan memunculkan problem baru, di saat kondisi perekonomian yang belum stabil pasca di berlakukannya Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai daerah.

Sebenarnya yang di khawatirkan masyarakat bukan soal asimilasinya namun kelakuan narapidana tersebut, jika melakukan pelanggaran atau mengulangi tindak pidana (residivis ) lagi. Tentunya dengan membuat resah masyarakat sebagai dampak pemberian asimilasi kepada narapidana. Hal tersebut perlu di maklumi karena bagaimanapun juga masyarakat ingin adanya jaminan keamanan dan kenyaman. Kegiatan pembinaan asimilasi merupakan bagian atau tahapan dalam pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakat.

Hanya saja pelaksanaan asimilasi di rumah bukan berarti narapidana tersebut bebas atau berbuat semaunya karena sudah merasa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan asimilasi tersebut ada peraturan – peraturan dan mekanisme yang harus di taati oleh narapidana, sebagai konsekuensinya jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran maka pemberian asimilasi akan di cabut, yang bersangkutan harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani sisa pidana, tidak mendapat remisi atau integrasi.

Lalu siapakah yang melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi di rumah, jika berbuat pelanggaran lagi atau bagaimana penanganannya. Sesuai Undang-undang Pemasyarakatan tugas dan wewenang pembimbingan narapidana di lakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugasnya. Pembimbing Kemasyarakatan adalah penjabat fungsional di bidang bimbingan kemasyarakatan, tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien Pemasyarakatan, termasuk bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi di saat pandemi sekarang ini.

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan garda terdepan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan klien masyarakat, tanggung jawab terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi di saat pandemi Covid-19 berada di tangannya, tugasnya tidak mudah karena harus mengawasi banyak klien pemasyarakatan yang di bebankan kepada mereka, hal ini salah satunya di sebabkan karena keberadaan Balai Pemasyarakatan yang hanya berada di kota tertentu dengan wilayah kerjanya yang cukup luas ada beberapa kota atau kabupaten.

Di seluruh Indonesia jumlah Balai Pemasyarakatan yang ada sebanyak 90 yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota dengan di dukung Pembimbing Kemasyarakatan berjumlah kurang lebih 2.384 orang, setiap satu Balai Pemasyarakatan memiliki wilayah kerja 3 sampai 5 atau lebih kabupaten / kota yang mempunyai keadaan wilayah geografis yang berbeda-beda. Sampai dengan saat ini narapidana yang memperoleh asimilasi kurang lebih berjumlah 45.021, dari jumlah tersebut 1.227 orang merupakan anak pidana, jika di hitung rata-rata satu Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap klien pemamasyarkatan dengan perbandingan 1 : 19 (hanya khusus narapidana asmilasi), ditambah lagi narapidana yang memperoleh pembinaan integrasi yang berjumlah ribuan orang yang tanggungjawabnya juga di serahkan pada Pembimbing Kemasyarakatan, ini semua merupakan tugas yang lumayan berat, mulai dari melakukan pendataan, menghubungi Klien Pemasyarakatan dan keluarga, berkoordinasi dengan pemerintah setempat (ketua RT, Kelurahan / Kecamatan), berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (Polisi, TNI, Satpol PP, BNN), membuat rencana pembimbingan, membuat rencana pengawasan, mencari keberadaan klien dengan melakukan kegiatan homevisit dengan mendatangi tempat tinggal klien Pemasyarakat yang tersebar di kabupaten / kota wilayah kerjanya, sehingga seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus siap blusukan ke wilayah kerjanya untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan sesuai jumlah klien pemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai data yang ada saat ini narapidana asimilasi yang melakukan pelanggaran lagi sekitar 0,42 persen ( 191 orang) dari jumlah keseluruhan narapidana yang asimilasi, hal ini menunjukan rasio perbandingan yang sangat kecil di banding dengan puluhan ribu klien pemasyarakatan yang berhasil di lakukan pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa Sebab pelanggaran yang di lakukan adanya pengulangan tindak pidana , tidak melakukan lapor diri beberapa kali, pindah alamat atau tempat tinggal dengan tidak melapor ataupun melanggar kententuan-ketentuan yang sudah di buat oleh Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dari klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran oleh Pembimbing Kemasyarakatan di buatkan laporan dan usulan pencabutan asimilasi. Sebagaimana baru-baru ini yang di beritakan oleh media adanya narapidana yang memperoleh asimilasi melakukan pelanggaran di saat pandemi covid-19. Tentu harapan kita semua adanya dukungan keluarga klien Pemasyarakatan dan masyarakat sangat di perlukan, sinergritas antara Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga Klien Pemasyarakatan dan masyarakatat harus tetap solid. Karena tanpa adanya dukungan dari mereka, Pembimbing Pemasyarakatan selaku penanggung jawab terhadap klien Pemasyarakatan akan menemui kesulitan, hambatan dan kendala di lapangan saat melakukan tugasnya. Bagaimanapun juga Klien Pemasyarakatan merupakan anggota warga masyarakat yang keberadaan harus di bina, di bimbing dan di hormati sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Semoga Bermanfaat. (DWM/008)

Berita Terkini