oleh

Bapas Semarang Raih Predikat WBK

Faster.id, Semarang -Plh Kepala Bapas Semarang Kus Edi Riyanto berkomitmen mempertahankan predikat zona integrasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam memberikan pelayanan kepada nara pidana.

Sekarang sudah jalan dan kami terus berbenah. Ada beberapa perubahan yang sudah dilakukan, seperti memperbaiki tempat pelayanan. Kami juga menekankan kepada semua pegawai untuk menjaga integritas,” terang saat media gathering dengan sejumlah wartawan di kantor Bapas Semarang, kemarin.

Menurut Edi, Bapas Kelas I Semarang merupakan salah satu Satker yang diusulkan WBK. Bahkan sebenarnya tahun kemarin juga sudah diusulkan. Pihaknya optimis tahun ini bisa memperoleh predikat WBK.

Dirinya akan tetap mempertahankan predikat WBK dengan tiga point.

Pertama, berkomitmen mendorong 681 Satuan Kerja (Satker) Pemasyarakatan mendapatkan predikat zona integrasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dari jumlah itu, Dirjen Pemasyarakatan akan mengusulkan 858 Satker untuk WBK, 22 Satker diusulkan WBBM, serta 1 Satker mempertahankan WBBM.

Poin kedua, Bapas Semarang mendukung pemberian program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan asimilasi kepada 69.358 narapidana (data se-Indonesia).

Selama ini, pihak Bapas Semarang sebenarnya sudah mengaplikasikan program tersebut. “Kamu sudah membentuk Penelitian Pemasyarakatan (Litmas) untuk usulan integrasi. Dan ini semakin hari permintaannya semakin meningkat,” ucap Edi.

Apalagi, katanya, sekarang sudah ada Crash Program yang merupakan percepatan para narapidana untuk mendapatkan reintegrasi sosial yang selama ini terkendala tidak adanya penjamin.

Untuk diketahui, Bapas Kelas I Semarang membawahi 8 UPT di 5 kabupaten kota. Di Kabupaten Kendal ada 3 Lapas, di Kota Semarang ada 2 Lapas, Kabupaten Semarang 1 Lapas, serta Demak dan Kota Salatiga masing-masing 1 Rutan.

Dijelaskan, program ini dipandang sangat tepat mengingat pertambahan narapidana yang tinggi dan kapasitas lapas dan rutan yang terbatas.

Pembentukan Pokmas

Adapun poin ketiga dalam Resolusi Pemasyarakatan adalah pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) peduli pemasyarakatan pada tiap wilayah.

Pokmas ini merupakan pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk berkontribusi terhadap penyaluran kerja. “Pokmas ini bisa berupa badan usaha yang nantinya bisa merekrut tenaga kerja atau memberi pelatihan kepada mantan napi,” jelasnya.

Menurutnya, sudah banyak pihak ketiga yang berkerja sama. “Ada BNNP untuk penanganan narkoba, ada juga Unimus yang mempunyai pelatihan komputer, las listrik, dan masih banyak lainnya,” tandas Edi.

Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas I Semarang, Mardiati Ningsih menambahkan, Pokmas ini bertujuan untuk mempersiapkan klien-klien kembali ke masyarakat yang berdayaguna.

Jadi dari mulai pelatihan hingga pemberian modal,” pungkasnya. (006)

Berita Terkini