oleh

Bila Tak Diindahkan, PT Sago Nauli Siap Diadukan Ke Presiden dan Menteri.

MANDAILING NATAL,FASTER.ID- Ratusan masa melakukan aksi untuk hadir memberikan dukungan, sekaligus menuntut hak-hak bagi enam mantan karyawan yang sudah di pecat sepihak oleh PT Sago Nauli. Dukungan itu diberikan kepada Syukur Gunawan, Wardin Bate’e, Budiman Syaputra, Horas Sugiarto, Eko Punawan, dan Khoirul Annas. Padahal keenamnya sempat menjabat mandor dan kerani panen, yang paling lama bekerja dari 2007, sedangkan paling baru 2018.

Ratusan masa tersebut dari berbagai elemen. Mulai Pemuda Pancasila (PP) Sininukan, Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (SPTSI) Mandailing Natal, Tim Advokasi Rumah Pencari Keadilan, sejumlah awak media, masyarakat sekitar Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal.

Aksi itu dilaksanakan, Selasa (10/12/2019), buntut dari terbitnya surat Pemberitahuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan PT Sago Nauli, masing-masing Nomor: 001/SN-HRD/X/2019, Nomor: 002/SN-HRD, Nomor: 003/SN-HRD/X/2019, Nomor:004/SN-HRD/X/2019, Nomor:005/SN-HRD/X/2019, Nomor: 006/SN-HRD/X/2019, tertanggal 26 Oktober 2019, ditandagani HRD PT Sago Nauli, Amelia Anjani Sinaga.

Menyikapi surat itu, Kordinator Tim Advokasi Rumah Pencari Keadilan, Joko Susanto membeberkan fakta sebenarnya, diantaranya mulai terbitnya Surat Pernyataan yang dibuat keenamnya pada 21 Oktober 2019 jelas cacat hukum, karena dibuat tanpa keinginan langsung, melainkan drafnya sudah disiapkan manajemen PT Sago Nauli, kemudian dibuat dibawah tekanan psikis. Belum lagi,dalam surat tersebut tidak jelas Locus Delicti ataupun tempat dilakukannya tes, mengigat dalam surat pernyataan khususnya di Point 2 hanya disebutkan “Setelah mengikuti pemeriksaan tes urine yang diselenggarakan secara resmi oleh perusahaan, maka dari hasil pemeriksaan tersebut, saya dinyatakan positif menggunakan NAPZA dan saya mengakui menggunakan NAPZA kemudian saya bersedia mengundurkan diri sepihak tanpa uang penghargaan masa kerja (pesangon)”.

Sehingga dalam klausul poin tersebut tidak jelas dilakukan dimana oleh perusahaan apa, kapan waktunya dan dilakukan dalam rangka apa, sehingga tak saling berkesinambungan dengan surat pemberitahuan Nomor: 001/SN-HRD/X/2019, Nomor: 002/SN-HRD, Nomor: 003/SN-HRD/X/2019, Nomor:004/SN-HRD/X/2019,
Nomor:005/SN-HRD/X/2019, Nomor: 006/SN-HRD/X/2019, yang mana semua dibuat tertanggal 26 Oktober 2019, dan telah diterima keenamnya. Maka dari itu nama keenamnya haruslah direhabilitasi,“kata Pria yang akrab disapa Bung Joko, tersebut, Kamis (12/12/2019).

Sekretaris Umum pada Forum Jurnalis Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, tersebut, juga menyesalkan karena akibat putusan PHK sepihak yang dilakukan PT Sago Nauli. Keenamnya sudah melakukan somasi ke perusahaan. Namun tak ada realisasi pertanggungjawaban perusahaan untuk memberikan hak-hak mereka. Padahal secara jelas tuduhan adanya Hasil Tes Urine Positif NAPZA sebagaimana dibuat perusahaan, yang belum jelas perusahaan mana, sudah dibantah keenamnya baik secara lisan tidak benar.

Hal itu diperkuat hasil tertulis resmi Tes Urine di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Mandailing Natal, yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Urine dan Dokter Pemeriksa, Mengetahui Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal, AKBP Ramlan.,SH.,MH. Dalam surat BNN Kabupaten Mandailing Natal tersebut intinya menerangkan Keenamnya negatif menggunakan narkotika,“beber Bung Joko, yang juga Ketua Dewan Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia (LBH RUPADI) tersebut.

Atas Pemberitahuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut keenamnya hanya menuntut hak-hak mereka sebagaimana kerugian materiil dan immateriil yang diderita. Dijelaskan, tim pendamping tim advokasi lainnya, Okky Andaniswari, sebagaimana aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah saya konsultasikan pula ke jaringan yang ada di Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, keenamnya berhak untuk diberikan hak-hak pesangon yang menjadi kerugian materiilnya, adapun total Keseluruhan Kerugian Materil keenamnya sebesar Rp. 375.784.296.

Sedangkan kerugian Immateril, imbuhnya, akibat Surat Pernyataan Keenamnya telah beredar di masyarakat Sinunukan dan sekitarnya, padahal jelas surat hanya dipegang manajemen PT Sago Nauli yang ada di Sinunukan, maka tentunya juga mencoreng nama baik keluarga besar.

Akibatnya menyebabkan keenamnya timbul tekanan psikis, rasa was-was, rasa malu, strees, khawatir sehingga terbebani pikiran, sehingga menyebabkan kerugian In Materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 1 miliar,“imbuh anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jawa Tengah ini.

Pihaknya memastikan, karena pendampingan kasus tersebut tidak hanya dari timnya saja. Maka dipastikan apabila nantinya perusahaan tak segera menyelesaikan kewajiban. Maka aksi lebih besar akan dilakukan. Selain itu upaya-upaya aduan akan dilakukan termasuk ke Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, hingga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi.

Kalau tak diindahkan, hak karyawan tak dituruti, masa lebih besar akan diturunkan. Kami juga bisa seret upaya pidana dan perdata hingga aduan presiden, menteri tenaga kerja dan menteri kesehatan. Khususnya akibat oknum dokter yang melakukan tes urine tanpa kapasitas keahlian dibidangnya,“ungkpanya.

Selain keduanya, kasus tersebut juga didampingi sejumlah tokoh-tokoh baik di Kota Semarang maupun Sinunukan. Seperti Dr. Bahrul Fawaid.,SHI.,MSi, Dr. (Cand) Sudiyono.,SE.,SH.,MSi.,MKn.,MH, Ardiansyah Nasution, Ahmad Parlindungan, Chyntya Alena Gaby.,SH, Fandilla Susanti., SH.,MH, Rahdyan Trijoko Pamungkas, SH, dan Idris Siregar

Masa lebih besar siap kami kerahkan. Sebagai bentuk perhatian agar perusahaan tak sewenang-wenang dengan putra asli Sinunukan. Kami juga ingtakan para karyawan yang aktif untuk berhati-hati karena bisa saja kedepannya giliran mereka, maka kami minta untuk mendukung aksi solidaritas ini,“tandasnya.

Aksi tersebut berlangsung tertib, yang akhirnya pihak perusahaan mempersilahkan 15 orang perwakilan dari pendemo untuk melakukan dialog dengan Ir. Johannes, MM selaku General Manager PT. Sago Nauli diruangan perkantoran perusahaan. Didalam dialog antara Johanes dengan perwakilan aksi menyepakati agar permasalahan ini diselesaikan Senin (16/12/2019) di kantor Disnaker Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. (DWM/008).

Berita Terkini