oleh

BPPH Pemuda Pancasila Buka Posko Aduan Pelanggaran Hukum

Faster.id, Pekalongan – Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pekalongan membuka posko aduan pelanggaran hukum bagi masyarakat tidak mampu. Posko aduan itu dibuka di jalan KH Mas Mansyur No.84 Pekalongan, yang ditandai dengan bersamaan peresmian kantor cabang “Satya Manunggal” di kota Batik, Jum’at (07/02/2020).

Ketua BPPH Pemuda Pancasila Kota Pekalongan, Muhammad Dasuki SH MH menambahkan, pembukaan posko aduan ini memiliki peran dan fungsi memberikan bantuan hukum bagi anggota Pemuda Pancasila, dimana kader dan anggota Pemuda Pancasila yang berlatarbelakang sarjana hukum. “Sebesar apapun organisasi, kalau tidak ada bantuan hukumnya pasti keropos. Kita BPH merupakan organ otonomi di masing-masing di tingkatan majelis pimpinan cabang kabupaten/ kota Pemuda Pancasila,” terang dia.

Beberapa unsur pengurus pada BPPH Pemuda Pancasila Kota Pekalongan terdiri dari pengacara, notaris, kurator dan pengurus maupun sarjana berlatarbelakang hukum.Karena baginya, peran advokat dan para legal memberikan pendampingan hukum bagi anggotanya yang terjerat hukum.

Pihaknya menyebut anggota berjumlah 12 pengacara yang siap memberikan bantuan hukum kepada internal anggota maupun kepada masyarakat umum selama 24 jam. Langkah itu diberikan sebagai kontribusi nyata kepada kader maupun anggota dalam menjaga soliditas dan solidaritas.

“Biasa kader dan anggota Pemuda Pancasila banyak bersinggungan dengan perkara pasal 351 KUHP. Kita akan bantu all out untuk anggota dengan syarat memiliki KTA,” beber dia.

Tak hanya anggota, lanjut dia, bantuan dan pendampingan hukum secara gratis itu pula bagi masyarakat umum sesuai peran BPPH. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan/ desa setempat.

“Syaratnya mau disurvei dulu apakah keberadaannya tidak mampu atau tidak ?,” tanya dia.

Dalam kesempatan itu, pihaknya bersama anggota akan membuka konsultasi gratis bagi masyarakat satu kali dalam akhir bulan di car free day (CFD) lapangan Mataram Pekalongan dengan mengadakan kerjasama bantuan hukum dengan instasi pemerintah, seperti halnya Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, Pengadilan Negeri, Badan Pengawas Pemilu terkait dengan penegakkan Gakkumdu, dan Kejaksaan Negeri maupun pendampingan di Polres.

Dirinya pun tak menampik jika diperbantukan kepada anggota maupun kader Pemuda Pancasila dari Pantura Pekalongan yang tersangdung masalah hukum. “Kita siap hadir memberikan pendampingan hukum bagi  unsur MPC Pemuda Pancasila lain, sekaligus kita mengenalkan dan menyolidkan barisan satu komando di bawah Ketua BPPH Majelis Pimpinan Wilayah Jateng,” ujarnya.

Saat peresmian kantor BPPH Pemuda Pancasila sekaligus peresmian kantor jasa kontruksi/ kontaktor CV. Manunggal Jaya (group) dengan kantor cabang Law Office Satya Manunggal. Dalam kesempatan itu pula dihadiri pengurus Srikadi MPC Kabupaten Batang, dan kolega, klien serta kerabat.

Dimana acara peresmian digelar pembacaan Manakib Sulton Auliya Syeah Abdul Qodir Al jailani oleh Padepokan Gombol Pekalongan dan secara simbolis pemotongan tumpeng dari ketua panitian Bayu Agung Pribadi SH MH kepada Ketua BPPH  sekaligus founder Law Office Satya Manunggal dan Direktur Utama CV Manunggal Jaya, Muhamamd Dasuki. (007)

 

 

Berita Terkini