oleh

Digandeng PUPR, Kejati Jateng Bakal Optimalkan Pembangunan

FASTER.ID,SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah ikut menjadi salah satu bagian yang melangsungkan kerjasama atau MoU (Memorandum Of Understanding) antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR). MoU itu terkait peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam mengawal pembangunan yang dilaksanakan 64 Kepala UPT/Bala/Satker Kementerian PUPR di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara.

Kerjasama dilakukan secara serentak bersama 13 Kajati di sejumlah wilayah di Indonesia. Acara itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Jaksa Agung RI dan Menteri PUPR RI pada 1 Maret 2018 di Jakarta. Kebetulan kami salah satu dari 13 Kajati yang dilibatkan,” kata Kepala Kejati Jateng Yunan Harjaka, dalam rilisnya melalui bidang Penerangan Hukum (Penkum) kepada awak media yang tergabung dalam Forwaka (Forum Wartawan Kejaksaan) Provinsi Jateng, Minggu (13/10/2019).

Kerjasama itu, lanjut Yunan, dilangsungkan bersamaan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pengamanan TP4D di bidang Infrastruktur di wilayah kawasan Indonesia bagian Tengah, yang dipusatkan di hotel Gran Senyiur, Kalimantan Timur, Rabu (9/10) lalu. Dalam acara itu, dikatakannya, dibuka oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Widiarto bersama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka, didampingi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Alhamdulillah dengan perjanjian ini, nantinya pembangunan bisa lebih optimal dan maksimal dinikmati masyarakat. Harapannya bisa tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu disemua proyek-proyek, khususnya di Jawa Tengah. Kehadiran kami juga sebagai betuk kontribusi dalam percepatan pembangunan nasional,” jelasnya.

Disela-sela acara itu juga dilangsungkan diskusi panel menghadirkan narasumber Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, dan sejumlah unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dilanjutkan pembahasan desk provinsi jajaran UPT/Balai/Satker Kementerian PUPR dan Kejaksaan Tinggi di wilayah masing-masing. TP4D Sebagai Bentuk Kontribusi Kawal Pembangunan. Asisten Intelijen Kejati Jateng, Ponco Hartanto, menambahkan,TP4 dibentuk tahun 2015 sebagai bentuk kontribusi kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional. Hal itu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang diharapkan kejaksaan sebagai penegakan hukum tidak menimbulkan rasa takut bagi pemerintah dan pelaku pembangunan dalam mengelola anggaran.

Kehadiran TP4D sebagai kontribusi dalam percepatan pembangunan nasional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan penegak hukum,”imbuhnya.
Sebelum dilangsungkan acara itu, lebih dahulu diselenggarakan di Ambon-Maluku (30/9) lalu, meliputi 10 Provinsi di kawasan Timur Indonesia, sedangkan untuk kawasan Indonsia bagian Barat direncanakan akan diselenggarakan di Palembang dalam waktu dekat ini. (DWM/008)

Berita Terkini