oleh

Hakim Kaimana NO Kasus Illegal Loging

Faster.id, Semarang – Hakim pengadilan Kaimana Papua Barat tidak menerima (niet ontvankelijk) seluruh dakwaan PT Anekawood Profilindah dalam perkara kasus illegal loging pada 06 November 2019 lalu. Perkara yang teregister nomor : 33/Pid.B/LH/2019/PN Kmn menimbulkan kejanggalan dalam putusannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, Sutrisno Margi Utomo mengungkapkan dakwaan perkara PDM-01/Kmn/Eku.2/08/2019 tertanggal 31 Juli 2019 yang tidak diterima hakim bertentangan dengan KUHAP pasal 193 dan Pasal 194 KUHAP. Yaitu Putusan Pemidanaan, Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

“Pengadilan telah melakukan pemeriksaan pokok perkara sampai selesai dan seharusnya menjatuhkan putusan akhir yang berupa salah satu dari tiga hal tersebut. Namun, hal itu tidak dilakukan bahkan mengambil alih peran seolah-olah bertindak selaku penasehat hukum terdakwa dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 182, 193 dan 194 KUHAP,” paparnya.

Dia juga menilai, selama persidangan berlangsung, PN Kaimana juga telah menunjukan sikap yang memihak dengan mengatakan beberapa kali dalam beberapa kesempatan sidang, bahwa mereka bisa memutuskan perkara walaupun tanpa adanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

“Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 154 KUHAP yang menyatakan “Hakim dilarang menunjukan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa,” tegas Kajari.

Selain sikap memihak, adapula upaya menghilangkan fakta sidang dalam putusan, yakni terkait sidang Peninjauan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim di lokasi PT. Anekawood Profilindah pada tanggal, 27 September 2019. Dimana majelis hakim telah melihat sendiri begitu banyaknya barang bukti yang bernilai ekonomis tinggi yang berujung pada putusan akhir berupa pembatalan surat dakwaan.

Oleh sebab itu, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura sesuai ketentuan Pasal 67 jo Pasal 240 ayat (1) KUHAP, karena PN Kaimana dinilai kurang tepat dalam menerapkan hukum atau terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana Indonesia.

“Ada beberapa point dalam permohonan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Jayapura yakni membatalkan putusan PN Kaimana serta memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut. Menyatakan terdakwa PT. Anekawood Profilindah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan, menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan seluruh kegiatan perusahan PT. Anekawood Profilindah,” pungkasnya.

Penuntut mendakwakan dua alternatif. Yaitu Dakwaan pertama Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Dakwaan Kedua, Pasal 87 ayat (4) huruf c jo Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Kasus ini sendiri merupakan Perkara Gakkum yaitu satuan tugas dari Kejaksaan Agung Sumber Daya Alam beserta dengan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Kaimana untuk disidangkan di Pengadilan.

Berdasarkan kronologinya, pada tanggal, 28 Maret 2019 Tim Gakkum menemukan dan mengamankan Kayu Bulat dan kayu gerjajiaan jenis Merbau milik PT. Anekawood Profilindah yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan di Esbuma Kampung Kooy Distrik Kambrauw Kabupaten Kaimana Papua Barat.

Adapun barang bukti yang diamankan ketika itu yakni kayu olahan jenis Merbau ukuran + 350 m3, kayu bulat jenis Merbau sebanyak 68 batang volume 313,45 m3 dan kayu gergajian jenis Merbau sebanyak 41.923 keping volume 558,1676 m3.

Dengan demikian, maka PT. Anekawood Profilindah diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (006)

Berita Terkini