oleh

Hakim PTUN Semarang Tolak Eksepsi Rektor Undip

Faster.id – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak seluruh gugatan Prof Suteki atas dua jabatan tambahan yang dicopot Rektor Universitas Diponegoro Prof Yos Johan Utama. Dalil gugatan atas dua jabatan tambahan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum yang diajukan sebagai obyek perkara dalam perkara in casu dinilai tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Dr Sofyan Iskandar menilai SK Nomor 586/UN7.P/KP/2018 yang diterbitkan Rektor Undip telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang statuta Undip. Sebab, secara implisit kewenangan mengangkat dan memberhentikan tugas tambahan adalah kewenangan Rektor sebagai pembina kepegawaian.

“Secara paralalel obyek sengketa dalam perkara in casu itu telah sesuai mekanisme pelanggaran berat Penggugat. Sehingga, majelis memberikan penilaian berdasarkan hasil pelanggaran yang direkomendasi Dewan Kehormatan Kepegawaian Etik (DKKE) Undip terbukti melakukan disiplin pelanggaran berat,” ucap Dr Sofyan saat membacakan amar putusan di PTUN Semarang, Rabu (11/12/2019).

Sebelumnya, majelis hakim menolak dua eksepsi Rektor Undip, terkait gugatan penggugat Prof Suteki yang dinilai prematur/ terlalu dini dan telah melewati tenggat waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai tenggat waktu, lanjut dia, Penggugat baru menerima SK pemberhentian tanggal 27 Mei 2019 yang dikirim oleh kurir. Dengan begitu, eksepsi Tergugat ditolak majelis hakim karena saat Penggugat dipanggil oleh Rektor Undip pada tanggal 6 Januari 2019 tidak mengetahui pemberhetiannya yang disampaikan SK tersebut.

“Saksi Anggi saat dipanggil Rektor untuk menyerahkan dan menyimpan obyek sengketa tidak diberikan langsung kepada Penggugat. Penggugat hanya diberikan kewajiban honorium, tunjangan guru besar, dan gaji selama diberhentikan sementara dari dua jabatannya,” beber Sofyan.

Tergugat yang menolak gugatan penggugat terlalu dini, hakim berpendapat surat keberatan atas pencopotan dua jabatan yang dilayangkan Penggugat tidak digubris. Sehingga, gugatan dinilai tidak prematur yang sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN. “Tergugat yang tidak memberikan tanggapan keberatan Penggugat adalah perbuatan pembiaran. Sebab, dirinya merupakan pembina kepegawaian sesuai PP 52 Tahun 2015 tentang statuta Undip,” beber dia.

Menanggapi gugatan Prof Suteki yang ditolak, Muhammad Dasuki selaku kuasa hukumnya menilai hakim dalam putusannya inskonsisten dalam menerapkan aturan. Hakim perpandangan perbuatan Penggugat dinilai melakukan pelanggaran berat sesuai laporan hasil DKKE yang dibentuk mulai 1 Juni 2016. Sesuai obyek sengketa SK No.586, maka gugatan penggugat sebagai aparatus sipil negara sesuai 53/ 2010 tentang dislin pegawai tidak terbukti.

Sedangkan, dalam pertimbangan amar putusan hakim menilai SK No.586 dalam menerbitkan sudah sesuai PP 52 tahun 20115. Padahal, dalam consideran dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar PP 52 Tahun 2019 tentang ikan bakar. Akan tetapi, dalam pemeriksaan obyek sengketa memakai peraturan dan mengeluarkan kebiajan baru.

Atas sikap kecewa majelis hakim, dirinya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dalam tenggat waktu 14 hari sejak putusan. “Kita akan sampaikan waktu kita banding, tapi yang jelas dalam waktu dekat ini,” (006)

Berita Terkini