oleh

Luhut MP Pangaribuan: Ngajak Rekonsiliasi, Otto Hasibuan Justru Malah Bikin Manuver

Faster.id – Kubu Peradi Luhut MP Pangaribuan masih membuka pintu rekonsiliasi kepada kubu Peradi Otto Hasibuan, paska putusan gugatan perkara nomor 766/Pdt.G/2017/PN.JKT yang tidak diterima (NO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2019. Kesempatan yang diberikan kubu Peradi “Rumah Bersama Advokat” itu tidak saja setelah putusan pengadilan, melainkan paska kisruh Munas di Makassar pada Maret 2015 lalu pun untuk berislah.

“Dari awal kita selalu ada kata rekonsiliasi. Ngapain pertengkaran dan perpanjangan terus dipertentangkan, toh kita itu saudara. Kita sama-sama ini rumah advokat bersama,” kata Luhut MP Pangaribuan usai pembukaan PKPA Peradi Semarang di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Sabtu (23/11/2019).

Luhut sepakat bersama Juniver Girsang telah menyiapkan draft rekonsiliasi sesuai permintaan Otto Hasibuan sendiri.Maka dari itu, pihaknya telah menandatangi draft rekonsiliasi, namun hingga kini draft yang diminta tidak kunjung direspon baik.

“Saya tanya sama Ricardus, yakin tidak Otto mau rekonsiliasi?. Katanya, sich mau rekonsiliasi dengan draft yang akan diminta, dan sudah dibuat oleh Juniver Girsang dan saya revisi tidak secara substansi , namun draft rekonsiliasi yang diminta sampai sekarang tidak jelas. Saya juga bingung juga,” papar dia.

Awalnya, rekonsiliasi itu bakal dimediasi oleh Ricardus Simanjutak , bakal calon ketua Peradi yang bakal mencalonkan pada Munas Peradi Otto Hasibuan pada 2020 mendatang.

Paska putusan Pengadilan, kubu Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan-Thomas Tampubulon terus dipertanyakan keabsahannya oleh kubu Peradi Luhut MP Pangaribuan dan Juniver Girsang. Pasalnya, kubu itu tidak memiliki legal standing sebagai kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Peradi hasil Musyawarah Nasional Makassar dan dilanjutkan Padang 2015

“Mereka minta pengurus Peradi lain sepakat di kubu Otto, minta agar sistem pemilihan suara one man one food. Kita tunggu sampai sekarang tidak ada kejelasan,” beber dia.

Dia mengatakan Peradi RBA adalah rumah bersama advokat, karena organ profesi officium nobile yang dipimpinnya dilahirkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
“Kita bukan organisasi baru, kita ini dari dulu Peradi yang dilahirkan sesuai dengan UU Advokat. Saya juga bingung, disatu sisi lain ingin menyatukan. Tapi disisi lain penuh kebohongan. Kalau tidak percaya kebenaran saya, tanyakan saya anda pada Juniver dilain waktu,” ucapnya.

Ia menilai dua alat bukti yang diajukan ke pengadilan sejak awal sangat menohok, yaitu akta notaris pendirian Peradi dan pernyataan mundurnya Munas di Makassar. Alat bukti pertama yang diselenggarakan DPN, bukan pribadi Otto Hasibuan. Sedangkan, alat bukti pengunduran diri atas pernyataan Otto Hasibuan di Makasar. “Pisaunya sendiri menusuk sendiri, itu belum alat bukti kita ajukan sebagai pisau kita. Nanti apa tidak justru menusuk,” gurau aktifis pendiri YLBHI tersebut.

Padahal, kata dia, DPN terdiri dari wakil ketua, sekertaris jenderal dan pengurus lainnya yang tidak diminta tandatangan dalam persetujuan mundurnya Munas di Makasar, melainkan pernyataan Otto sendiri. “Saya wakil ketua juga tidak diminta tanda tangan, pak Sekjen kita sebagai wakil ketua juga tidak tandatangan dan pengurus lain juga sama,” terang Luhut.

Alternatif lain, lanjut dia, dewan kehormatan advokat yang disepakati organisasi advokat lain pun tidak dipenuhi oleh Otto Hasibuan. Padahal, tujuh organisasi lain sepekat dibentuk dewan kehormatan dalam rekonsiliasi tersebut. “Dewan kehormatan sebagai penyelesai saja tidak disepakati. Mereka menginginkan ingin menguasai Peradi, karena menguasai infrastruktur atau confortune. Ngomongnya sudah tua tidak mau lagi perpecahan, tapi satu sisi lain justru membuat perpecahan,” pungkas dia. (007)

Berita Terkini