oleh

Oknum Notaris Rimbawan Divonis 13 Tahun Penjara

FASTER,ID.SEMARANG-Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun penjara terhadap oknum notaris Denpasar Bali yang tinggal di Graha Estetika, Jalan Citra H-18, Banyumanik, Kota Semarang, I Nyoman Adi Rimbawan, 45, atas perkara dugaan asusila terhadap warga Semarang berinisial TS. Dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (18/11/2019).

 

Terdakwa I nyoman Adi Rimbawan saat dibawa kembali ke tahanan pengadilan negeri semarang

Namun demikian usai divonis dengan tegas Nyoman menyatakan akan mengajukan banding, hanya saja sikapnya usai di vonis hanya diam sembari tertawa dan tersenyum terus diperlihatkan, bahkan hingga di gelandang ke dalam jerjuji besi tahanan dan diangkut mobil tahanan kejaksaan. Selain itu, terdakwa tampak santai dengan didampingi sejumlah keluarganya dan notaris kondang Semarang, Jane Margaretha Handayani.
Sekalipun vonisnya tinggi, namun perlakuan spesial tampaknya tetap melekat pada Nyoman, karena selama persidangan hampir selalu bisa mengenakan kemeja batik, sesekali tangan tanpa di borgol. Hal itu berbeda dengan para tahanan perkara pidana umum lainnya, yang selalu mengenakan kemeja putih, rompi orange dan tangan diborgol.
Sidang putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Andi Astara. Dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan hal memberatkan, terdakwa seharusnya sebagai orang tua melindungi korban, namun akibat perbuatannya justru merusak masa depan korban. Sedangkan keadaan meringankan terdakwa yaitu sopan selama proses persidangan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesempatan yang diberikan saksi Jane Margaretha Handayani, yang mengijinkan terdakwa tinggal di rumahnya dalam beberapa tahun lamanya tanpa ikatan perkawinan.
Mengadili menyatakan terdakwa I Nyoman terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagai dalam dakwaan alternatif primer penuntut umum,”kata hakim Andi Astara.
Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun penjara dan denda 1,5miliar subsidair 4 bulan kurungan, dan menetapkan tetap ditahan. Vonis majelis tersebut memang lebih rendah dua tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang menuntut terdakwa Nyoman dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1,5miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Dengan demikian, majelis hakim, menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 76 D jo pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana pasal yang dianggap terbukti jaksa. Padahal dalam kasus itu, JPU, sempat menjerat terdakwa dengan empat pasal sekaligus. Yakni, pertama pasal 76 D, subsidair pasal 76 E jo pasal 82 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Kemudian kedua, pasal 285 KUHP, subsidair pasal 289 KUHP, dan lebih susidair Pasal 290 ayat (2) KUHP. Ketiga pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan keempat pasal 46 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menanggapi putusan itu, salah satu kuasa hukum Nyoman, Mohtar Hadi Wibowo, menilai pertimbangan majelis hakim hanya copy paste dari dakwaan jaksa, sehingga fakta-fakta persidangan tidak dijadikan pertimbangan. Pihaknya memastikan akan banding dalam kasus itu. Selain itu, pihaknya tidak menyakini perbuatan terdakwa pernah dilakukan.
Fakta persidangan kami lihat, ada ketidak sesuaian antara barang bukti dengan keterangan ahli. Contoh kasur tidak ada potongan utuh, padahal hal sangat prinsip,” jelasnya.
Selama putusan berlangsung, dihadiri dua organisasi pemerhati perempuan dan anak. Yakni Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Karang Taruna Kartini Kota Semarang.

Siap Kawal Hingga Kasus Berkekuatan Hukum Tetap

Ketua Karang Taruna Kartini Kota Semarang, Okky Andaniswari, mengaku kurang puas dengan vonis majelis hakim 13 tahun. Ia menilai dari undang-undang perlindungan anak seharusnya bisa dituntut seumur hidup maupun 20 tahun. Apalagi menurutnya, dari cara terdakwa melakukan kekerasan seksual sangat tidak manusiawi. Kemudian terdakwa juga orang dekat dari korban. Namun demikian, ia tetap menghormati putusan itu, karena merupakan otoritas hakim dalam memutus.
Yang kami tekankan, karena terdakwa banding, maka tentunya kami dan organisasi pemerhati perempuan dan anak yang ada di Jateng ini, tidak akan berhenti diputusan ini saja untuk mengawal, melainkan akan terus mengawal sampai putusan benar-benar berkekuatan hukum tetap,”tandasnya.
Dalam perkara ini, terdakwa I Nyoman Adi Rimbawan mendapat pengawalan dan perhatian dari sejumlah lembaga dan ormas. Di antaranya, Komnas Perlindungan Anak Kota Semarang yang dipimpin John Richard Latuihamallo, Koalisi Masyarakat Peduli Anak dan Perempuan (Kompar) dipimpin Saraswati, Karang Taruna Kartini Kota Semarang dipimpin Okky Andaniswari serta LRC-KJHAM dipimpin Kepala Divisi Bantuan Hukum Nihayatul Mukaromah. Ada juga dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dari Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dipimpin Sri Nurherwati. Kemudian ada juga group Sekar Taji dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni. (DWM/008)

Berita Terkini