oleh

Pemudik Pulang Kampung Wajibkan Rapid Test

Semarang, faster.id – Pemerintah daerah diminta memberlakukan rapid test kepada pemudik. Langkah itu menyusul memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di tempat tujuan mudik.

Menurut ketua Korwil Masyarakat Peduli BPJS Jateng-DIY, Khusnul Imanuddin menyatakan langkah pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai antisipasi dini penyebaran virus ke tempat tujuan pemudik.

Rapid Test di daerah-daerah agar bisa mendeteksi secara dini. Jangan sampai virus corona malah menyebar ke pelosok daerah,” kata dia kepada Faster.id, di Semarang, Jum’at (17/04/2020).

Ia mengatakan jika hari ini banyak masyarakat yang pulang kampung merupakan hal yang wajar, karena mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Jakarta, hal tersebut tidak bisa dihindari.

Karena itulah dirinya menegaskan pemerintah pusat agar lebih intens berkoordinasi dengan Pemda setempat. Beberapa langkah itu segera disiapkan sarana dan prasarana dengan skala besar untuk rapid test

Metode cepat dan tepat yang saya maksudkan adalah fokus rapid test.  Masyarakat yang kurang mampu harus dibantu pemerintah untuk melakukan test tersebut agar mereka merasa tenang, sedangkan masyarakat menengah keatas melakukan swadaya sendiri untuk Rapid Test,” ujar Khusnul dalam siaran persnya (16/04)

Awasi Penggunaan Dana Desa

Pria yang kerap konsen diorganisasi kepemudaan tersebut juga mengajak para pemuda untuk mengawasi penggunaan dana desa penanganan Covid-19.  Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp22 triliun agar tepat sasaran.

Sesuai data Kemendes, besaran alokasi bantuan itu menyasar 12.287.646 miskin di Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilapangan agar tepat sasaran yang diawasi masyarakat. “Dana bantuan itu jangan sampai penggunaannya malah diamanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri di tengah kondisi masyarakat desa yang hari ini terpuruk,” ujar dia.

Dirinya mendukung tindakan pemerintah untuk membuka penggunaan dana tersebut kepada masyarakat. Bilamana dalam penyalahgunakan anggaran tersebut harus dihukum berat. Apalagi saat ini aparat penegak hukum sudah bisa mengakses informasi di setiap penjuru daerah.

Kami akan melakukan edukasi sampai masyarakat di tingkat desa untuk terus memantau penggunaan dana desa agar bisa tepat sasaran bahkan sampai tingkat pelaporan, jangan sampai ada laporan di suatu desa telah menggunakan anggaran desa tersebut tetapi kenyataan di lapangan tidak ada,” tegasnya

Kami juga akan berkoordinasi dengan Komite Informasi publik agar informasi penggunaan desa bisa terdengar luas di masyarakat, bahkan kalau perlu pengumuman rincian dananya dipasang di baliho Balai Desa,” tambah Khusnul.

Karena itulah, Korwil MP BPJS Jateng-DIY mengapresiasi usaha pemerintah untuk mengatasi pandemi virus Corona tersebut.  Walaupun sedikit terlambat, lanjut dia, tetapi hal tersebut harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat, sebab saat ini di tengah bertambahnya pasien positif Covid-19 tiap hari. “Masih ada harapan agar wabah ini cepat berlalu asalkan setiap elemen masyarakat bergerak bersama dengan niat yang tulus untuk mengikuti setiap instruksi dari pemerintah,” beber dia. (007)

Berita Terkini