oleh

Pengacara Desa Pekuncen Bantah Pokmas Lakukan Pungli Sertifikat Gratis

Kendal, Faster.id – Para kuasa hukum Kepala Desa Pekuncen Kabupaten Kendal, Budiono dan Ketua Pokmas program sertifikat PTSL, Murosyid membantah  kliennya melakukan pungli kepada penerima manfaat. Pasalnya, penambahan biaya yang ditanggung negara tidak mampu mengcover kebutuhan di lapangan.

Penambahan biaya sebesar Rp300 ribu-Rp400 ribu jelas bukan merupakan pungli, seperti yang telah diberikan media on line sebelumnya.  Jelas kami menolak dan keberataan atas pemberitaan yang tidak dilakukan cover boithside,” ujar salah satu kuasa hukum, Muhammad Dasuki, di Kendal, Senin (16/03/2020).

Program sertifikat PTSL yang bersumber dari dana senilai Rp150 ribu APBN melalui Kementerian Pertanahan (BPN Pertanahan Kabupaten Kendal) tidak mampu mengcover pembiyaan di lapangan. Sehingga, Pokmas dengan penerima manfaat sertifikat sepakat menambah antara biaya Rp300 ribu. Besaran biaya itu disepakati dan tertuang dalam berita acara kesepakatan bersama.

Berkaitan dengan program sertifikat PTSL, lanjut dia, pihak aparat penegak hukum tak mempersoalkan selama ada kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara rapat. Pasalnya, biaya subsidi senilai Rp150 ribu tidak sesuai kebutuhan di lapangan, karena faktor geografis yang satu dengan jarak yang lain berbeda. Khususnya kebutuhan biaya patok dan honor tenaga ukur di lapangan ada penambahan.

Luas tanah pemohon yang satu dengan luas tanah para pemohon lain berbeda, sehingga menimbulkan biaya yang berbeda pula. Artinya, pemerintah tidak begitu saja menyamakan bantuan subsidi dipukul rata,” pungkas Dasuki.

Seperti diketahui, program sertifikat PTSL Desa Pekuncen Kabupaten Kendal mendapatkan kuota cukup besar pada 2018. Program tersebut pun telah diterimakan sertifikat kepada masyarakat berbasis rakyat (MBR) penghasilan rendah. (007)

Berita Terkini