oleh

Pengacara Sebut Elshinta Elektronik Pekalongan Berikan Keterangan Palsu

Faster.id, Semarang – Sidang dugaan penggelapan dan penipuan yang merugikan toko elektronik Elshinta Pekalongan senilai Rp250 juta kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekalongan, Senin (02/03/2020). Dalam kasus yang menjerat terdakwa Cendy Listyn Farezky menyatakan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum yang asal merinci kerugian.

Dalam nota pembelaan penasehat hukumnya, Muhammad Dasuki SH MH menyatakan keberatan atas rincian total kerugian yang diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, karena tanpa melakukan pemeriksaan ulang kerugian pelapor toko Elshinta secara teliti dan cermat.

Surat dakwaan tidak lengkap dan tidak jelas merinci kerugian sebetulnya. Terkesan ragu-ragu penuntut umum dalam merumuskan kerugian dari hasil pemeriksaan di penyidik saat itu,” terang saat membacakan pledoinya setebal 11 halaman.

Ia menjelaskan Pasal 372 KUHP dan/ atau 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP yang didakwakan sekaligus merupakan bentuk alternatif penuntut umum menghindari pledoi terdakwa dikabulkan majelis hakim. Penuntut umum merumuskan hal demikian guna menghindari fakta peristiwa yang sama dengan dua perbuatan yang tidak sama.

Surat dakwaan untuk alternative, manakala Pasal 372 KUHP tidak terbukti dengan alternatif Pasal 378 KUHP untuk membuktikan satu rangkaian peristiwa hukum yang sama dengan rumusan dakwaan oleh penuntut umum,” beber dia.

Toko Elshinta mencatat secara keseluruhan terdapat 97 konsumen yang difiktifkan saat memberikan keterangan di penyidik, sehingga menderita kerugian mencapai Rp.225 juta. Sedangkan, terdakwa mengklaim 72 konsumen non fiktif yang menerima barang handphone berbagai merk.

Ada selisih kerugian antara data yang diberikan pelapor saat memberikan keterangan sebagai saksi saat itu. Saksi Elicya Panduwinata mengeneralisasi perbuatan terdakwa secara keseluruhan merugikan keuangganya perusahaan sebesar itu. Padahal kerugian hanya Rp50 juta saja,” terang Dasuki.

Kata dia, seolah-olah terdakwa melakukan perbuatan dalam dua peristiwa pidana yang berbeda, namun dalam uraian dakwaan penuntut umum terdapat satu peristwa hukum sama yang dilanggar terdakwa (concursus idealis), melainkan bukan peristiwa tindak pidana terdapat bebarengan perbuatan (concursus realis) yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 Desember 1973 No.74 K/Kr / 1973 bahwa penggelapan 372 (KUHP) secara principal berbeda dengan penipuan (378 KUHP). Oleh karena itu, maka perbuatan materiil tindak pidana penggelapan harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk dakwaan pertama tuduhan mengenai penggelapan.

Yurisprudensi itu, kata dia, penguraian dan pencampuradukan unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan dianggap mengacaukan dan merugikan terdakwa. “Oleh karena itu, surat dakwaan yang seperti itu harus dibatalkan,” imbuhnya.

Atas nota keberatan penasehat hukumnya, majelis hakim memberikan penawaran menyusun tanggapan atas nota keberatan pada sidang lanjutkan Kamis mendatang. “Silahkan kepada penuntut umum mau menanggapi atau tidak ?. Kita beritakan waktu yang sama seperti keberatan terdakwa,” kata Ketua majelis hakim.

Menanggapi majelis hakim, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan akan menanggapi nota keberatan terdakwa. “Kami akan menanggpi majelis hakim. Bisa satu minggu kah?,” tanya Susi Diani.

Berita Terkini