oleh

Perempuan Rentan Tersentuh Perkara ITE, BBPH PP Jateng Siapkan Pendampingan

Faster.id – Keisengan kaum hawa menyebarluaskan foto maupun vide yang diunggah dalam media sosialnya begitu rentan atas pelanggaran hukum penyalahgunaan informasi transaksi elektronik. Pasalnya, hampir dominan perempuan yang melek media sosial tidak memahami resiko tinggi pelanggaran  hukum informasi elektronik.

Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila, dibawah organ pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Tengah menyiapkan advokat perempuan untuk memberikan konsultasi hukum dan pendampingan bagi perempuan dan anak secara cuma-cuma.

“Kita merencanakan dalam waktu dekat akan mengadakan konsultasi hukum dan menyiapkan advokat/ pengacara dari BPPH untuk mendampingi perkara media sosial. Kita sedang susun itu tempatnya ada di Kawasan Kota Lama Semarang,” kata Ketua BPPH PP Jawa Tengah, Dwi Nuryanto Ahmad, SH MH dalam sambutannya saat membuka konsultasi hukum gratis di Pengurus Anak Cabang Sukorejo Kabupaten Kendal, Minggu (17/11/2019).

Saat dirinya tengah mengkoordinasikan kepada pimpinan Srikandi MPW Jateng. Kasus itu mencuat terhadap kaum perempuan yang melek mengunggah video rumah hantu menjadi viral. Namun, pemilik rumah merasa keberatan jika rumah yang rencananya dijual tidak lagu, akibat ulah anak-anak remaja yang iseng menjadi youtubers.

“Kita di BPPH PP Jateng sudah menyiapkan advokat perempuan untuk mendampingi perempuan dan anak (PPA). Saat ini, sedang kita tangani,” tukas Dwi.

Pria yang akrab disapa DNA itu mengatakan fungsi dari BPPH adalah mencegah masalah hukum, agar anggota tidak bersentuhan dengan hukum. Sebab, kata dia, persoalan hukum menghabiskan waktu, biaya dan energi. “Masalah hukum kalau sudah di pengadilan, maka habislah. Seperti orang sakit di rawat di rumah sakit terus berjalan biayanya, waktunya habis dan energi juga,” terang dia.

Dia menyampaikan perlunya BPPH PP Jateng menyiapkan advokat perempuan agar masalah-masalah hukum perempuan yang enggan didampingi laki-laki, dapat pula didampingi advokat perempuan. “Kadang ada juga masalah hukum yang menjerat perempuan tidak mau didampingi laki-laki, maka kita siapkan ada advokat perempuan,” pungkas DNA.

Pihaknya menekankan kepada BPPH PP Kabupaten Kendal agar mengkampanyekan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dirinya mengajak seluruh MPC harus membentuk BPPH sebagai organ yang mencegah masalah hukum. “Jangan ada sampai ada MPC yang nama saja, tapi pengurusnya tidak ada, dan pula aktifitasnya tidak ada,” imbuhnya. (uky)

Berita Terkini