oleh

Polda Digugat Praperadilan Tanpa Mabes Polri

FASTER,ID.SEMARANG-Empat pengusaha ajukan gugatan praperadilan melawan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Hari ini, Senin (18/11) diagendakan putusan.
Adapun praperadilan tersebut diajukan oleh Liem Wibowo Halim, Robertnanto Goenadi, Winoto Basuki dan Soen Gwan Hong. Perkara itu masuk dalam klasifikasi perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dengan nomor register perkara: 11/Pid.Pra/2019/PN Smg. Perkara itu sendiri sempat dilakukan gelar perkara di Biro Wasidik Mabes Polri.
Dalam kasus itu juga menimbulkan keanehan, karena Direskrimum Polda Jateng sebagai pihak yang digugat praperadilannya sama sekali tak mengajukan ahli, seolah mengamini untuk kalah praperadilan. Selain itu, mobil yang menjadi obyek perkara diduga adalah harta pailit PT Simoplas, yang seharusnya menjadi tanggungjawab adalah kurator. Termasuk yang seharusnya memiliki kewenangan gugat menggugat atau lapor melapor atas harta pailit adalah kurator. Dengan demikian publik menjadi semakin bertanya-tanya yang benar siapa.
Perkara tersebut Jumat kemarin kesimpulan, biasanya kalau agenda sidang praperadilan agenda kesimpulan hari Jumat, Senin sudah putusan,”kata Panitera Muda Pidana PN Semarang Noerma Soejatiningsih, saat dikonfirmasi wartawan.
Dalam kasus itu, dikatakan Noerma, disidangkan hakim tunggal Sugeng. Dengan panitera penggantinya, Heru Satriawan. Kebenaran gugatan praperadilan tersebut juga dibenarkan Humas PN Semarang Eko Budi Supriyanto dan Ketua PN Semarang, Sutaji.
Jelasnya jenengan tanya ke mas Heru Satriawan saja biar jelas,”ujar Noerma.
Sedangkan dalam pettitum permohonan keempat pemohon, meminta majelis hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan sebagai hukum, proses penghentian penyidikan dalam Laporan Polisi No. LP/B/442/X/2018/Jateng/Ditreskrimum tertanggal 11 Oktober 2018 yang dilakukan oleh termohon praperadilan sebagaimana obyek pra peradilan adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya penghentian penyidikan a quo tidak mempunyai hukum mengikat.
Selanjutnya, menyatakan sebagai hukum, proses penyidikan dalam laporan polisi nomor: LP/B/442/X /2018/Jateng/ Ditreskrimum tertanggal 11 Oktober 2018 yang meliputi penetapan tersangka, penyitaan, dan seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh termohon praperadilan dinyatakan sah dan sesuai dengan prosedur. Pemohon juga meminta majelis hakim menghukum atau memerintahkan termohon praperadilan untuk melanjutkan proses penyidikan sebagaimana Laporan Polisi No. LP/B/442/X/2018/Jateng/Ditreskrimum tertanggal 11 Oktober 2018 dan segera melimpahkan kepada jaksa penuntut umum.
Menghukum termohon praperadilan untuk membayar biaya perkara ini. Atau bilamana PN Semarang berpendapat lainnya, maka mohon putusan yang seadil– adilnya,”kata keempat pemohon dalam berkas gugatan praperadilannya. (DWM/008)

Berita Terkini