oleh

Proyek RSUD Blora Tetap Dicairkan Bakal Dilaporkan ke LKPP

Faster.id, Blora – Lembaga Study Kebijakan Publik Jawa Tengah bakal melaporkan Pejabat Komitmen dan Pengguna Anggaran  Proyek Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II, III) Rumah Sakit Umum Daerah DR Soetijono Blora Tahun Anggaran 2019 ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) atas pencairan termin 100 % yang melanggar Permen Pekerjaan Umum No.22 Tahun 2018.

Hal itu menyusul protes Koordinator LSKP Jateng, M Rifai kepada Pengguna Anggaran dan PPKom atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah tayang pada websitenya pada tanggal 2 Januari 2020 (Nomor SP2D 8314/LS.BL/2019 tertanggal 31 Desember 2019 dengan Nomor SPM 83/LSKONS/XII/2019 dengan nominal kotor Rp. 1.288.239.273,00). Padahal, proyek yang dikerjakan oleh PT Sinarimdo Karunia Sejahtera tersebut kondisinya belum terselesaikan 100%.

“Kami minta kepada apara kepolisian Polda Jawa Tengah untuk mengusut proyek tersebut, karena diduga ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang mengarah pada kerugian negara dan menguntungkan rekanan,” urainya.

Bahkan, lanjut dia, PPKom proyek tersebut drg. Wilys Yuniarti, beliau tidak menampiknya saat dikonfirmasi kemarin (31/12/19).

Menilik fakta tersebut, Rifai meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusutnya Kami heran, zaman seperti ini kok masih berani-beraninya berbuat seperti itu, semua sudah serba canggih, informasi dimana-mana bisa didapat, mbokyao yang tertib sedikitlah, gak usah gitu-gitu, tambahnya.

Sementara ditempat terpisah, drg. Wilys Yuniarti selaku PPKom ketika dihubungi wartawan faster.id enggan berkomentar lebih panjang.

Menanggapi hal itu, praktisi Hukum Semarang Muhammad Dasuki menilai pengguna jasa telah memerintah mencairkan pembayaran proyek tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden NO.16 Tahun 2018, dimana Pengguna Anggaran dan PPKom tidak boleh membayarkan termin 100 persen, sebelum proyek dinyatakan selesai oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP).

“Saya melihat ini, karena akhir tahun sudah mepet sehingga dapat terbayarkan pada tahun perubahan 2020, maka segera dibayarkan. Dari sini jelas, ada pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa tidak sesuai peraturan jasa kontruksi,” beber dia.

 

Mestinya, kata dia, Pengguna Anggaran dan PPkom membayarkan proyek sesuai termin di lapangan yang dikurangi pagu paket, bukan justru malah membayar 100 persen dengan kondisi pekerjaan belum rampung. “Mestinya, proyek ini dibuat sistem multi years untuk dikerjakan tahun depan,” tukasnya. (Nul/007)

 

Berita Terkini