oleh

Saksi Sebut Perintah Pencopotan Jabatan Prof Suteki Pesanan Menristekdikti

Faster.id – Sidang pemeriksaan saksi fakta atas gugatan terhadap Rektor Universitas Diponegoro Prof Yos Johan Utama dengan guru besar ilmu hukum Prof Suteki kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Rabu (21/11/2019).
Sidang kali ini menghadirkan tiga saksi fakta dari Tergugat Rektor Undip. Pemeriksaan saksi pun dilakukan oleh majelis hakim secara terpisah.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Sofyan Iskandar terungkap kesaksian Dekan Fakultas Hukum Undip Prof Retno Saraswati mengaku pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai sebagai PNS dan pelanggaran etik dosen merupakan pesanan Menristekdikti, Prof Mohammad Nasir. “Saya malam-malam ditelpon sama pak Menteri agar Penggugat dikenakan sanksi dispilin pegawai untuk diperiksa. Lalu, saya berkonsultasi kepada pak Rektor untuk tindakan dispilin pegawai Penggugat yang tidak taat pancasila dan NKRI,” ujar dia.

Ia mengatakan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan etik oleh Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE), pihaknya telah memberikan nasehat kepada Penggugat sebagai ASN agar tidak berlebihan mengeluarkan pendapat terkait paham khilafah. Menurutnya, hal itu merupakan tindakan berat bagi ASN yang tidak taat kepada pancasila dan NKRI. “Penggugat tidak mengindahkan nasehat saya sebagai atas Dekan. Lalu saya berkonsultasi kepada pak Rektor untuk dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran berat Penggugat,” beber dia.
Menanggapi kesaksian fakta, Prof Suteki , selaku Penggugat menilai tidak tepat dalam pemberian sanksi pemberhentian jabatan tambahan tidak konsisten dengan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang displin pegawai, melainkan dalam proses pemeriksaan sanksi etik memakai PP Nomor 52 Tahun 2008 Pasal 38 dan statuta Universitas.

Bahwa Tergugat yang berwenang memberhentikan tugas tambahan Penggugat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Kode Etik (DKEE) tidak melandaskan pada klarifikasi sepihak yang dilakukan sekali. “Rekomendasi LHP DKKE yang diputuskan oleh anggota tidak ganjil , padahal terdiri dari 13 orang. Namun, diputuskan oleh 6 anggota pemeriksa saja,” ujar dia.

Jika dikenakan sanksi PP Nomor 53/ 2010, kata dia, semestinya yang berhak mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tugas tambahan adalah Dekan Fakultas Hukum, karena sebagai atasan Penggugat. Sedangkan, Penggugat guru besar dengan pangkat golongan 4D. Sedangkan, pemeriksa dari tingkat kepangkatan dibawah dan sederajat dengan terperiksa. “Mestinya anda tahu sanksi yang dijatukan kepada saya adalah atasan langsung adalah Menristekdikti, namun pemberhentian jabatan tambahan yang berwenang adalah Rektor. Sanksi yang diberikan saya tidak tepat jika mengacu pada PP 53/2010, sedangkan alasan pemberhentian adalah kewenangan Rektor Undip berdasarkan PP 52/ 2008,” ucap Prof Suteki.

Sidang pun berlangsung memanas antara Penggugat dengan Tergugat yang mencecar kepada saksi Dekan Fakultas Undip. Keduanya pun saling menggali pertanyaan atas keabsahan terbitnya obyek sengketa.

Selanjutnya, saksi staf kesekretariatan Rektor Undip, Anggi Aggianingsih menceritakan seputar fakta penerimaan surat keputusan nomor 586/UN7.P/KP/2018 tentang pemberhentikan jabatan tambahan Penggugat sebagai Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat IV Universitas dan Ketua Senat Fakultas Hukum Undip. Dirinya hanya diperintah Rektor untuk menyimpan dan menyerahkan SK tersebut dihadapan Dekan Fakultas Hukum Prof Retno Saraswati yang masih dalam amplop pada 9 Januari 2019.

“Saya hanya disuruh pak Rektor untuk menyimpan dan menyerahkan kepada Tergugat. Setelah itu saya keluar kembali ke meja kerja. Di dalam ruangan rektor berbicara tentang apa, saya tidak tahu,” ujar

Selanjutnya, Ketua Majelis Sofyan Iskandar pun meminta agar kedua saksi fakta lainnya diminta memberikan fakta atas terbitnya obyek sengketa, bukan keahliannya sebagai saksi ahli. “Mohon saksi menjelaskan fakta saja, jangan keahlian saudara. Jawab saja yang anda ketahui, dan yang tidak diketahui tidak usah jawab. Apakah saudara saksi mengerti ?,” ujar dia.

Sementara, sidang dengan pemeriksaan saksi Kepala Biro Administrasi dan Keuangan Mulyo Patmono dan Dekan Fakultas Hukum Undip Prof Retno Saraswati dicecar Penggugat seputar proses sidang pelanggaran etik dan disiplin pegawai yang menjadi dasar keputusan obyek sengketa.
Sebagai Biro Keuangan, selama Penggugat diberhentikan sementara, guna pemeriksaan pelanggaran displin pegawai dan etik mengaku menyerahkan kwitansi gaji pokok, tunjangan guru besar, uang makan, tunjangan IKW, tunjangan insentif kinerja dan Kaprodi saat itu per tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.275 jutaan. “Setelah diberhentikan Rektor, saya tidak lagi mengeluarkan IKW atas jabatan tambahan Penggugat, namun gaji sebagai dosen dan guru besar tetap dibayarkan,” tukas dia. (uky)

Berita Terkini