oleh

New Normal, PKS Kritik Langkah Mendikbud Berlakukan KBM

Jakarta, faster.id – Kebijakan pemerintah memberlakukan new normal sejak tanggal 28 Juni kemarin menuai kritik publik. Pasalnya, pertimbangan dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) pada 13 Juli mendatang tidak tepat dalam masa pandemi covid-19.

Merespon rencana New Normal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mengkritik langkah yang hendak dilakukan oleh pemerintah dengan membuka kembali sekolah di tengah situasi krisis. Menurutnya, rencana tersebut adalah tindakan gegabah. Ia mengimbau agar Pemerintah perlu memastikan kondisi sudah terkendali lebih dahulu sebelum New Normal diberlakukan.

Dalam menetapkan New Normal harus dipastikan bahwa penyebaran virus tidak ada kenaikan lagi atau sekurang-kurangnya telah mengalami penurunan meskipun belum sampai titik semula sebelum terjadi Corona Outbreak,” tutur Bukhori dalam keterangan pers diterima faster,id di Jakarta (29/5/2020).

Menurut dia, langkah pemerintah membuka sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan rencana New Normal adalah langkah mundur.

Kemendikbud pun sudah memastikan bahwa tahun ajaran baru sekolah tidak akan diundur sebagaimana tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juli 2020. Tak lain Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menyusun 3 skema belajar yang diterapkan pada tahun ajaran 2020/2021 dengan mempertimbangkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada minggu pertama sekolah, Perancis mendapati 70 kasus baru Covid-19 di sekolah-sekolah yang diizinkan dibuka sejak 13 Mei lalu. Kendati telah dilakukan pembatasan, penularan tersebut tidak dapat dihindari. Selain di Perancis, Korea Selatan juga melaporkan kasus serupa dimana murid berusia 6 tahun tertular oleh gurunya pada 24 Mei lalu. Akibat kejadian ini, sekolah tersebut kembali ditutup dan sebanyak 91 murid harus dikarantina.

Menurut data Kementerian Kesehatan per 23 Mei 2020, terdapat sekitar 831 anak yang terinfeksi Covid-19 dengan rentang usia antara 0-14 tahun. Selain itu, menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) per 18 Mei 2020, jumlah anak dalam kategori positif Covid-19 sejumlah 584 kasus. Dari jumlah ini tercatat sebanyak 14 kasus kematian anak akibat positif Covid-19.

Jika merujuk pada data Kemenkes, anak usia SD dan SMP memiliki risiko sangat tinggi terinfeksi oleh virus. Oleh sebab itu, kami mendesak agar Pemerintah tidak mengorbankan anak-anak kita yang merupakan pewaris masa depan bangsa dengan dalih apapun. Sekolah harus ditutup sampai Pemerintah bisa menjamin sepenuhnya keselamatan anak-anak ini dengan merujuk pada data saintifik yang memastikan bahwa situasi benar-benar kondusif bagi kegiatan belajar di sekolah,” tegas Bukhori.

Bukhori turut mendorong agar kebijakan Pemerintah di tengah situasi krisis sepatutnya mengedepankan aspek keselamatan warga negara. Hal tersebut salah satunya bisa diwujudkan dengan komitmen Pemerintah untuk memperkuat kapasitas infrastruktur kesehatan yang tersedia dalam hal fasilitas maupun sumber daya manusianya.

Apalagi, saat ini Indonesia hanya memiliki 800 RS rujukan dengan kapasitas kamar hanya sekitar 4000 kamar. Sebab, dengan melihat angka statistik Covid-19 saat ini yang cenderung mengalami peningkatan, dikhawatirkan Pemerintah akan kewalahan ketika terjadi lonjakan pasien secara signifikan sedangkan sarana faskes yang tersedia belum memadai akibat kebijakan New Normal yang terkesan dipaksakan.

Ia memaparkan dari kurva Covid-19 saat ini belum menunjukan penurunan, ditambah kondisi usia anak sekolah merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terinfeksi oleh Covid-19. “Kami mendesak agar Pemerintah meninjau kembali rencana New Normal dalam waktu dekat. Hal tersebut kami sampaikan dalam rangka memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah supaya mampu menangani secara pasti sesuai dengan kapasitas rumah sakit yang kita punya,” pungkas Bukhori. (007)

Berita Terkini