oleh

Tujuan Pemidanaan Bukan Penjeraan Lagi, Tapi Pembinaan Narapidana.

Oleh: Sriyana
Pembimbing Kemasyarakatan Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Akhir-akhir ini masyarakat sedikit merasa resah karena adanya pengeluaran narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, yang mana keadaan tersebut di karenakan adanya wabah penyakit yang biasa di sebut dengan covid19, dimana saat ini sedang melanda negeri Indonesia dan berbagai negara di belahan bumi ini, dampak wabah penyakit covid19 sungguh luar biasa berbagai aktivitas manusia terhenti mulai dari tranportasi, kegiatan perkumpulan, pasar atau swalayan bahkan banyak PHK dimana – mana karena perusahaan terjadi kolap dengan adanya covid19. Pemerintah sendiri telah menetapkan wabah covid19 sebagai bencana nasional non alam, yang lebih dikawatirkan akan terjadi gejolak dimasyarakat, kelaparan, pencurian atau perampokan dan lain sebagainya.

Hal demikian akan menambah prasangka dari masyarakat dalam tanda kutip “yang di luar saja saat ini sedang susah cari makan apalagi yang jadi narapidana malah di keluarkan apa tidak menambah kacau situasi”, apalagi sudah ada berita bahwa ada narapidana yang di asimilasi kembali berulah melakukan pelanggaran hukum dengan semakin membuat resah masyarakat. Perasaan masyarakat tersebut perlu kita pahami karena bagaimanapun juga sering kali keadaan itu di hantui rasa kekawatiran.
Mungkin dari sebagian orang masih beranggapan bahwa jika seorang terdakwa di hukum oleh Hakim sesuai dengan amar putusannya, maka terdakwa tersebut harus menjalani hukuman sesuai dengan yang di putuskan oleh hakim, jika seorang terdakwa di hukum semisal 5 tahun maka dia harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan selama 5 tahun penuh atau jika di hukum penjara selama seumur hidup maka terdakwa tersebut akan menjalaninya seumur hidup pula.

Namun tidak demikian apa yang di sebutkan di dalam undang-undang pemasyarakatan, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan penjeraan atau balas dendam akan tetapi melakukan berbagai upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum supaya bisa kembali dan diterima oleh masyarakat, dengan kata lain seorang narapidana adalah manusia biasa juga yang tak luput dari kesalahan dan khilaf, perbuatan pelanggaran hukum yang mereka lakukan mungkin adanya dorongan faktor-faktor tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut bahkan bukan cuma orang yang awam, orang golongan bawah atau rakyat biasa, seorang jutawan ataupun milyader yang berdasi atau berpenampilan perlente pun tak luput dari pelanggaran hukum karena tentunya semua kembali kepada qodar masing-masing sebagai makhluk hidup, dengan demikian seorang yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum perlu di benahi dengan melakukan serangkaian pembinaan akan kedasaran hukum, dan bukan di lakukan pembalasan atau pelanggaran hak asasi.

Oleh sebab itu pemahaman kembali apa itu sistem Pemasyarakatan dan program – program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan perlu di lakukan, sehingga masyarakat akan tahu kenapa narapidana tersebut belum habis masa pidana tapi sudah bisa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, apa itu assimilasi, Pembebasan Bersyarat, cuti bersyarat, Cuti Menjelang bebas. Mengacu pada undang-undang Pemasyaratan nomor 12 tahun 1995 dimana sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat. Konsep sistem Pemasyarakatan ini lahir pada tahun 1964 atas prakarsa Sahardjo (Menteri Kehakiman saat itu ), yang pada dasarnya sangat terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak asasi narapidana dan tahanan, kemunculan konsep inilah yang menandai peralihan sistem pemindaan Indonesia dari sistem kepenjaraan yang dalam prateknya lebih menekankan sentiment penghukuman (punitive sentiment) atau pembalasan (retributive) ke sistem Pemasyarakatan yang lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berawal dari amanat undang-undang Pemasyarakatan itulah Lembaga Pemasyarakatan melakukan berbagai upaya pembinaan kepada narapidana, yang mana dalam Lembaga Pemasyarakatan di kenal adanya tahapan pembinaan mulai dari tahap awal, tahap lanjutan, tahap asimilasi dan tahap akhir, di setiap tahapan mempunyai waktu tertentu untuk melakukan pembinaan contohnya:
1. Pembinaan tahap awal
Pembinaan ini dilakukan dalam rentang waktu mulai 0 sampai 1/3 masa pidana, tahapan ini lebih mengedepankan pada pengenalan lingkungan di dalam Lapas atau di kenal dengan istilah admisi dan orientasi.
2. Pembinaan Tahap Lanjutan
Setelah melalui pembinaan awal seorang warga binaan Pemasyarakatan akan diberikan pembinaan tahap lanjutan rentang waktu yang di berikan 1/3 sampai 1/2 masa pidana , pada tahap ini pembinaan yang di lakukan berupa pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian (ketrampilan dan pelatihan kegiatan kerja).
3. Pembinaan Tahap Assimilasi
Setelah diberikan berbagai pembinaan kepribadian dan kemandirian, mulailah warga binaan Pemasyarakatan akan di berikan pembinaan assimilasi rentang waktu mulai 1/2 sampai 2/3 masa pidana.
4. Pembinaan Tahap Akhir
Pembinaan tahap akhir yang di berikan pada Warga Binaan Pemasyarakatan berupa pembinaan integrasi yang mana Warga Binaan tersebut akan di kembalikan ke keluarga dan masyarakatan untuk kembali hidup normal, pada tahap ini di kenal dengan istilah Pembebasan Bersyarat atau Cuti Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas, rentang waktu mulai dari 2/3 sampai expirasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari program pembinaan itulah kita mengenal isitilah Asimilasi dimana seorang narapidana akan di baurkan kembali ke dalam masyarakat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Assimilasi itu sendiri merupakan proses pembinaan narapidana dan Anak yang di laksanakan dengan membaurkan narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan asimilasi bisa dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, bekerja dengan pihak ke tiga atau lembaga Sosial atau di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, sehingga kita tahu bahwa assimilasi itu sudah ada sejak di keluarkan Undang-undang Sistem Pemasyarakatan bukan hanya saat pandemi ini saja, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem Pemasyarakatan tersebut.

Di bandingkan dengan assimilasi di saat pandemi wabah Covid19 ini memang sedikit berbeda , melihat pelaksanaan asimilasi sebelum pandemi kegiatan di lakukan dengan kententuan yang berlaku saat itu sebagai contoh seorang narapidana asimilasi bekerja di lembaga sosial atau panti asuhan atau pondok pesantren dengan jam kerja mulai 09.00 sampai dengan jam 15.00 , maka setelah jam 15.00 narapidana tersebut harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan dan kembali melakukan kegiatan asimilasi besok harinya sampai program asimilasi selesai, sedangkan asimilasi di saat pandemi ini mengacu pada Peraturan Menteri nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid19 dan surat edaran Dirjenpas tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19.

Sesuai peraturan tersebut asimilasi di laksanakan di rumah dengan tugas dan tanggung jawab di serahkan kepada Pembimbing Kemasyarakat berupa Pembimbingan dan Pengawasan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional di bidang bimbingan kemasyarakatan yang berada di Balai Pemasyarakatan, tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien Pemasyarakatan, termasuk bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi di saat pandemi sekarang ini.

Asimilasi narapidana yang dilakukan di Rumah saat ini sangat tepat di lakukan karena mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran wabah penyakit Covid19, bisa di bayangkan jika narapidana keluar masuk Lapas kemudian satu saja narapidana terkontaminasi virus Covid19 dan di dalam Lapas ada ribuan narapidana lainnya, betapa kacaunya jika covid19 menular di dalam Lapas, ribuan narapidana harus di bawa kerumah sakit sehingga akan menambah beban Pemerintah, karena tidak mungkin di dalam Lapas di lakukan sosial distancing atau physical distancing sebab Lembaga Pemasyarakatan tempatnya sangat terbatas.

Selain tujuan asimilasi dilaksanakan di rumah untuk memutus mata rantai wabah penyakit Covid19 adalah mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan negara yang notabene merupakan masalah yang sering di hadapi setiap Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara seluruh Indonesia saat ini, di mana over kapasitas mencapai angka 100 %. Hal lain dari di berlakukannya asimilasi di rumah adanya penghematan keuangan negara yang hal tersebut bisa di alihkan untuk penanganan Covid19 dengan pembelian APD untuk tenaga Kesehatan dan lain lain, bisa di contohkan index makan narapidana per orang / hari sebesar Rp. 19.000 di kalikan narapidana yang asimilasi berkisar 30.000 orang lebih, ambilah waktu asimilasi 1 bulan / 30 hari : Rp. 19.000 x 30.000 orang x 30 hari = 17.100.000.000 (angka kita ambil rata-rata), dengan hitungan angka paling kecil saja sudah didapat penghematan 17 milyar lebih, jika di ambil rata-rata narapidana mendapat asimilasi 6 bulan (180 hari ) dikalikan puluhan ribu data narapidana yang asimilasi dikalikan index makan perhari sudah berapa ratus milyar uang yang di hemat oleh negara.

Mungkin perlu sama-sama kita harus menyadari bahwa dari narapidana yang mendapat assimilasi sebagian kecil masih ada yang melakukan lagi pelanggaran hukum dan itu jumlahnya sangat kecil di banding dengan puluhan ribu narapidana yang berhasil di bina perbandingannya sangat besar, ada beberapa hal seorang narapidana mendapat asimilasi dan kembali melakukan pelanggaran hukum diatarannya :
1. Adanya karakter atau sifat yang di miliki,
2. Adanya perasaan putus asa karena tidak ada pekerjaan,
3. keadaan ekonomi keluarga yang sangat lemah,
4. Kurang di terima atau tidak mendapat dukungan dari keluarga / masyarakat yang menyebabkan rasa frustasi,
5. Kurangnya kesadaran hukum,
6. Kurangnya rasa bersyukur,
7. Tidak memiliki rasa penyesalan / efek jera
8. bahkan yang menyedihkan jika perbuatan melanggar hukum itu di lakukan dengan sengaja, bermaksud bisa kembali ke Lembaga Pemasyarakatan supaya urusan makan di tanggung oleh negara.

Semoga badai wabah penyakit covi19 ini cepat berlalu. Tiada suatu bencana yang menimpa pada bumi ini atau pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis pada suatu kitab dan demikian itu mudah bagi Allah, SWT. (Qs. Al Hadid)
Allah, SWT telah menjelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan terlalu bersedih hati terhadap apa yang di timpakan Alla, SWT kepadamu dan janganlah terlalu bersenang hati terhadap apa yang di berikan Alloh kepadamu (Qs. Al Hadid),
sesungguhnya setelah kesukaran itu ada kemudahan (Qs. Al insyiroh). (DWM/008)

Berita Terkini