oleh

Tuntut Pesangon Akibat Ulah PT Sago Nauli, Tim Advokasi Uraikan Kronologi Sebenarnya

MANDAILING NATAL,FASTER.ID-Buntut dari surat Pemberitahuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan PT Sago Nauli, masing-masing Nomor: 001/SN-HRD/X/2019, Nomor: 002/SN-HRD, Nomor: 003/SN-HRD/X/2019, Nomor:004/SN-HRD/X/2019, Nomor:005/SN-HRD/X/2019, Nomor: 006/SN-HRD/X/2019, tertanggal 26 Oktober 2019, ditandagani HRD PT Sago Nauli, Amelia Anjani Sinaga.

Ratusan masa dari berbagai elemen. Mulai Pemuda Pancasila (PP) Sininukan, Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (SPTSI) Mandailing Natal, Tim Advokasi Rumah Pencari Keadilan, sejumlah awak media, masyarakat sekitar Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, geruduk kantor PT Sago Nauli, yang merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit di Sinunukan, Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa (10/12/2019).

Kedatangan ratusan massa tersebut untuk memberikan dukungan, sekaligus menuntut hak-hak bagi enam mantan karyawan yang sudah di pecat. Keenamnya adalah Syukur Gunawan, Wardin Bate’e, Budiman Syaputra, Horas Sugiarto, Eko Punawan, dan Khoirul Annas. Mirisnya keenamnya sempat menjabat mandor dan kerani panen, yang paling lama bekerja dari 2007, sedangkan paling 2018.

Massa tersebut melakukan aksi, dengan meneriakkan tuntutan-tuntutan. Mereka menganggap pemecatan kepada keenamnya dilakukan sepihak oleh PT Sago Nauli, sehingga tidak sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta
aturan lainnya.

Kemudian menilai proses pelaksaan test Urine bertempat di aula PMKS PT. Sago Nauli yang di adakan pada 21 Oktober 2019 diduga melanggar Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan keenamnya. Selain itu, tindakan itu diduga melanggar aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini, serta aturan lain yang terkait.

Aksi ini buntut dari akibat adanya pelaksanaan tes urin oleh perusahaan yang, kemudian dipaksa dituangkan dalam pernyataan pribadi keenamnya pada 21 Oktober 2019, kami duga
pelaksanaanya cacat hukum dan diduga mengarah pada Perbuatan Melawan Hukum,“kata Kordinator Bidang Non Litigasi pendampingan keenamnya dari Tim Advokasi Rumah Pencari Keadilan, Joko Susanto.

Diuraikan pihaknya, kronologi masalah bermula saat proses pelaksanaan tes urine yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum, dengan cara dilakukan oleh pihak berwenang, baik dokter kesehatan dari tim Polres Mandailing Natal maupun dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Mandailng Natal, ataupun lembaga berwenang lainnya. Kemudian pihaknya ragu dengan alat-alat yang digunakan dalam melakukan tes urine terkait sterilisasinya, sebagaimana aturan kedokteran maupun aturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini dan aturan sejenis lainnya.

Mirisnya lagi, lanjut pria yang akrab Bung Joko, terkait dengan hasil test urine yang telah di terbitkan PMKS Sinunukan pada 21 Oktober 2019, yang dilakukan Kepala Klinik Inez PT SAGO NAULI di Aula PMKS, dr. Isa Ansori, diduga menyalahi prosedur. Adapun alasannya, diuraikan pihakny, pertama spesialisasi yang dimiliki dokter tersebut, bukan dokter spesialis urologi, maupun dokter dibidang forensik, ataupun dokter yang bertugas di bidang Laboratories Forensik/Kriminalistik.

Sehingga bisa mengarah pada pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Belum lagi pelaksanaan dilakukan pada hari kerja Senin (21 Oktober 2019), yang mana dr. Isa Ansori, yang juga Kepala Puskesmas Sinunukan I, diduga juga melanggar aturan PNS (Pegawai Negeri Sipil),“tandasnya.

Selain itu, pihaknya mengatakan, Ijin Klinik Inez PT Sago Nauli melakukan tes urin, diduga tak memiliki kewenangan atas pelaksanaan tes urin, sehingga melanggar aturan yang ada, baik pidana maupun perdata, karena melaksanaan diluar kewenangannya. Sedangkan terkait Surat Pernyataan yang dibuat keenamnya pada 21 Oktober 2019, dibuat karena mengalami Tekanan Psikis, akibat pembuatan surat pernyataan itu di lakukan didalam ruang tertutup, yang ada hanya keenamnya dihadapkan langsung kepada Asisten Kepala Kebun Inti PT Sago Nauli (Ir. M. Bangun) didampingi 2 personil TNI bersenjata lengkap, ditambah 2 personil TNI lagi berjaga diluar ruangan.

Hal itu menyebabkan kondisi keempatnya hanya bisa pasrah untuk bisa segera keluar dari ruangan. Padahal keenamnya tidak mengetahui proses pelaksanaan tes urine secara pasti, maupun surat peringatan. Namun harus dipaksa dalam kertas yang sudah disiapka manajelem PT Sago Nauli untuk mengaku Positif NAPZA, yang akhirnya diminta membuat pernyataan dengan lembaran yang sudah di sediakan perusahaan, lengkap dengan materai Rp 6000,” bebernya.

Dalam tim pendampingan itu didampingi sejumlah advokat dan paralegal, serta tokoh-tokoh masyarakat. Seperti Dr. Bahrul Fawaid.,SHI.,MSi, Dr. (Cand) Sudiyono.,SE.,SH.,MSi.,MKn.,MH, Ardiansyah Nasution, Ahmad Parlindungan, Chyntya Alena Gaby,SH, Fandilla Susanti, SH, MH Rahdyan Trijoko Pamungkas, SH, Okky Andaniswari, SH, MH dan Idris Siregar.

Aksi tersebut berlangsung tertib, yang akhirnya pihak perusahaan mempersilahkan 15 orang perwakilan dari pendemo untuk melakukan dialog dengan Ir. Johannes, MM selaku General Manager PT. Sago Nauli diruangan perkantoran perusahaan. Didalam dialog antara Johanes dengan perwakilan aksi menyepakati agar permasalahan ini diselesaikan Senin (16/12/2019) di kantor Disnaker Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. (DWM/008).

Berita Terkini