oleh

Warga Penerima Program Sertifikat Massal Adukan Kades Ke Polisi

Faster.id, Brebes –  Perwakilan warga  Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes melaporkan kepala desanya Casmin ke Polda Jateng, terkait dugaan pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019.  Beberapa penerima program kepemilikan sertifikat tanah yang seharusnya gratis itu ternyata ada pungutan berkisar Rp2 jutaan.

Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Jateng, Muh Rifai yang mendampingi warga penerima program menyebutkan pungutan itu dilakukan terhadap 500 bidang tanah di desa tersebut.

“Jadi setiap warga yang mengikuti program PTSL diduga ditarik pungutan yang berbeda besarannya mulai Rp 2 juta hingga Rp 3 juta untuk satu bidang tanah yang akan disertifikatkan,” terang Rifai, kepada Faster.id, Jum’at (10/01/2020).

Ia menyebut sebenarnya pungutan di program itu bisa saja terjadi untuk biaya pengukuran. Namun tidak seharusnya besarannya hingga jutaan rupiah.

“Ya wajarnya kalau untuk biaya pengukuran saja mulai Rp100 ribu atau Rp200 ribu, kalau sampai jutaan rupiah kan tidak wajar,” bebernya.

Selain itu, ia juga melihat ada keganjilan dari proses pembetukan panitia program PTSL di desa tersebut. Hal itu karena program itu diduga langsung ditangani kepala desa yang bersangkutan.

“Seharusnya kepala desa membentuk panitia bukan dia yang mengurusi langsung. Panitia itu pertanggungjawabannya memang ke kepala desa baru diteruskan ke BPN,” tandasnya.

Penerima program sertifikat massal melaporkan ke Dit Reskrimsus Polda Jateng pada Rabu (08/10/2019) secara bersama-sama. Rencana, warga akan mendatangi kembali penyidik untuk menanyakan perkembangan laporannya.

“Kami berencana dalam waktu dekat ini akan datang ke Dit Reskrimsus kembali untuk menanyakan kelanjutan atau tindak lanjut aduan warga Ciduwet,  karena sudah hampir 3 bulan aduan kami, tapi kami melihat belum ada langkah-langkah penyelidikan terhadap dugaan pungli tersebut,” ujar dia.

Terpisah, Kepala Desa Ciduwet Casmin mengaku penarikan biaya Rp 2 juta hingga Rp3 juta merupakan beban alih hak kepemilikan, bukan penarikan untuk tambahan PTSL. Misalnya biaya waris yang harus ditetapkan ahli waris lebih dahulu tidak bisa didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat.

“Ada yang masih jual beli dibawah tangan, sehingga harus ada biaya Akta Jual Beli (AJB). Jadi, kalau statusnya sudah jelas, baru didaftarkan ke panitia,” beber dia.

Menanggapi pendaftaran PTSL yang dikelola Kepala Desa, pihaknya membantah jika seluruh pendaftaran telah diserahkan kepada panitia, hanya saja beberapa calon pendaftar saat mendaftarkan diterimanya, lantaran untuk menampung dan diteruskan kepada panitia. (nul/007)

Berita Terkini